Nureazizah13'smith











{Januari 14, 2011}   Tugas Etika Bisnis Pelanggaran Prinsip Akuntabilitas

Tugas Etika Bisnis

Pelanggaran Prinsip Akuntabilitas

 

Sebuah rumah sakit swsta melalui pengurus mengumumkan kepada karyawan yang akan mendaftar PNS, otomatis akan dinyatakan mengundurkan diri.

A sebagai salah satu karyawan dirumah sakit tersebut mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus, karena menurut pendapatnya, Ia diangkat oleh pengelola dalam hal ini direktur rumah sakit, sehingga hak dan kewajibannya berhubungan dengan pengelola, bukan pengurus.

Pihak pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi, mengenai kebijakan tersebut, dari kasus tersebut ini dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas.

 

Pendapat:

Dalam kasus ini, rumah sakit melanggar prinsip akuntabilitas.

Akuntan bilitas sendiri berarti sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula didalamnya administrasi, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup didalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

Dalam hal ini rumah sakit telah melanggar prinbsip akuntanbilitas mengenai pengambilan keputusan berupa pengumuman yang dikeluarkan. Sedangkan untuk pembuatan pengumuman dibutuhkan persetujuan dari pihak pengelola dalam hal ini direktur rumah sakit, sebagai pemilik, pengurus tidak boleh melangkahi kewenangan  pengelola dengan seenaknya menurunkan pengumuman tersebut.

Dalam hal ini harus dibicarakan mengenai system manajemen rumah sakit tersebut mengenai kewenangan-kewengangan atas purusan yang akan dibuat. Karena pertanggungjawaban atas semua otomatis di tanggung pihak pengurus dan pengelola, maka ada baiknya keputusan harus jelas dan tidak atas putusan sebelah pihak.



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

et cetera
%d blogger menyukai ini: